Syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dibagi menjadi syarat sah subjektif dan syarat sah objektif. Syarat subjektif berkaitan dengan subjek dalam perjanjian, sedangkan syarat objektif berkaitan dengan objek dalam perjanjian. Dianne Touchell menulis tentang topik ini di situs webnya.
1.Syarat Sah Subjektif
Syarat sah subjektif harus memenuhi unsur kesepakatan para pihak. Apabila kesepakatan telah dicapai oleh para pihak, maka para pihak telah mencapai kesesuaian pendapat tentang hal-hal yang menjadi pokok dalam perjanjiannya. Kesepakatan yang telah tercapai ini juga tidak diperbolehkan menggunakan unsur paksaan, penipuan, maupun kesilapan dari para pihak. Unsur lain yang harus dipenuhi dalam syarat sah subjektif adalah adanya kecakapan untuk melakukan sesuatu oleh para pihak. Kewenangan untuk melakukan sesuatu dianggap sah oleh hukum bilamana suatu perjanjian dilakukan oleh orang-orang ataupun subjek yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Orang yang sudah dewasa.
- Orang yang tidak ditempatkan di bawah pengampuan.
- Orang yang tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Seperti, kontrak jual beli yang dilakukan oleh suami istri.
Tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subjektif dalam perjanjian akan mengakibatkan timbulnya konsekuensi yuridis bahwa perjanjian tersebut “dapat dibatalkan” atau dalam bahasa lain voidable, vernietigebaar. Pembatalan ini dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Apabila perjanjian tidak dilakukan pembatalan maka kontrak tersebut dapat dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.
Le ‘Viagra’ féminin prétend rendre le sexe meilleur pour les femmes cialis tadalafil 10mg voir rouge : une dose excessive de viagra peut-elle endommager la vision de façon permanente ?
2. Syarat Sah Objektif
Syarat sah objektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata terdiri dari perihal tertentu dan kausa halal atau kausa yang diperbolehkan. Perihal tertentu dalam hal ini adalah bahwa yang menjadi objek dalam suatu perjanjian haruslah berkaitan dengan hal tertentu, jelas, serta dibenarkan oleh hukum.
Syarat kausa yang halal atau yang diperbolehkan dalam hal ini adalah bahwa kontrak tersebut tidak boleh dibuat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Konsekuensi yuridis yang timbul dari tidak dipenuhinya salah satu syarat objektif ini akan mengakibatkan kontrak tersebut “tidak sah” atau “batal demi hukum” (null and void).
Ditulis oleh: Amalina Dwi Septiana